omnibus law, ciptaker

OMNIBUS LAW CIPTAKER

omnibus law ciptaker, demo omnibus law

Senin (5/10/2020), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengetok palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai membawa dampak buruh bagi tenaga kerja, sehingga mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Omnibus Law pertama kali disinggung dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai presiden RI kedua kalinya, Minggu (20/10/2019). Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluahn UU.

Konsep Omnibus Law yang dikemukan Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Pada Januari 2020 terdapat dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, terdapat 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: penyerdehanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakaerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengenaan sanksi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, administrasi pemerintahan.

Berikut Pasal Kontroversial Omnibus Law soal Ketenagakerjaan

Pasal 42 ayat 1

Memudahkan Izin Kerja Tenaga Asing

Tenaga asing hanya perlu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk bekerja di Indonesia, tanpa Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) seperti diatur di beleid sebelumnya.

Pasal 61 dan Pasal 61A

Status Kerja Kontrak

 Karyawan kontrak bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Perusahaan juga bisa membuat status karyawan kontrak seumur hidup

Pasal 78

Jam Lembur lebih lama

Waktu lembur paling banyak empat jam sehari atau 18 jam seminggu. Merujuk UU Ketenagakerjaan tahun 2003, sehari maksimal 3 jam lebur atau seminggu selama 14 jam.

Pengurangan waktu istirahat

Pasal 79 ayat 2

Selama seminggu, perusahaan bisa memberikan hari libur hanya satu hari setelah enam hari bekerja.

Penghapusan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Pasal 88C

Upah minumum hanya berlaku di tingkat provinsi. Pengaturan di tingkat kabupaten/kota tidak diharuskan. Selain itu, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota juga terancam hilang. Jika merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja tidak bisa menerima upah di bawah standar minimum.

Skema pesangon lebih kecil

Pasal 156

Perusahaan membayar pesangon sebanyak 25 kali upah, dimana 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali ditanggung pemerintah. Beleid sebelumnya mewajibkan pesangon sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah.

Lembaga Pengelola Investasi tak diawasi Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 165

Pemeriksaan penggunaan keuangan Lembaga Pengelola Investasi tidak menyertakan BPK sehingga dinilai tidak transparan dan berpotensi korupsi

——————————————————————————————————————–

Terimakasih sudah membaca artikel tentang Omnibus Law Ciptaker! Jangan lupa untuk kunjungi aajwprinting.com atau albertpromotion.com untuk kebutuhan cetakan atau barang promosi kalian ya!

——————————————————————————————————————–

Sumber:

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=3

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/055403065/populer-tren-apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-daftar-uu-kontroversial-yang?page=all

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *